Ditulis oleh Armando Sinaga • 13 September 2025
Catatan Redaksi: Tulisan ini adalah opini penulis. Nama jabatan dan institusi disebut dalam konteks pandangan penulis serta kepentingan publik.
Pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa dipandang remeh. Perda berfungsi sebagai payung hukum di tingkat lokal, memberikan kepastian aturan, dan menjadi rujukan bagi masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi. Tanpa Perda yang jelas, pembangunan daerah berpotensi amburadul, penuh tumpang tindih, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Perda sebagai Payung Hukum Lokal
Perda menempati posisi strategis karena setara dengan undang-undang di tingkat nasional. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat menata tata ruang, mengatur retribusi, menegakkan disiplin sosial, dan memastikan arah pembangunan. Semua kebijakan daerah tanpa Perda akan rawan digugat karena tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Bagi masyarakat, Perda adalah jaminan kepastian. Misalnya, dalam hal izin usaha, tata ruang, atau aturan lingkungan. Tanpa Perda, keputusan sering kali berubah-ubah, merugikan warga dan menimbulkan konflik horizontal. Dengan Perda, masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memiliki acuan ketika mengajukan haknya.
Dampak Ekonomi dan Investasi
Investasi sangat sensitif terhadap kepastian hukum. Investor membutuhkan regulasi yang jelas agar modal yang ditanamkan aman. Perda yang konsisten akan menciptakan iklim usaha kondusif. Sebaliknya, daerah tanpa Perda yang kuat akan ditinggalkan investor karena risiko hukum dan ketidakpastian yang tinggi.
Perda dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagi pemerintah daerah, Perda berfungsi sebagai pedoman kerja. Program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pengawasan aparat didasarkan pada Perda. Dengan begitu, DPRD dan kepala daerah bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya. Tanpa Perda, kebijakan rawan dimanipulasi dan sulit diawasi publik.
Penutup
Peraturan Daerah adalah tiang utama penyelenggaraan otonomi daerah. Tanpa Perda yang kuat, pemerintahan kehilangan arah, masyarakat kehilangan pegangan, dan pembangunan kehilangan kepastian. Oleh karena itu, DPRD dan kepala daerah harus menempatkan Perda sebagai prioritas legislasi agar daerah tidak sekadar berjalan, tetapi juga maju dan berdaya saing.
Baca juga opini terkait peran DPRD di Peran DPRD dalam Pembangunan Daerah dan kritik tegas Masinton Pasaribu terhadap DPRD.
Lihat opini lainnya di halaman Opini sawacana.com.
Referensi regulasi daerah: Peraturan BPK RI.
Tag: Pentingnya Peraturan Daerah, DPRD Daerah, Legislasi, Kepastian Hukum, Pembangunan Daerah